Pontianak – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Menggelar focus Gruop Discussion (FGD) di Hotel G Pontianak pada hari Sabtu (24/04/2021)
Dalam kegiatan tersebut membahas tema tentang para petani bisa memanfaatkan peluang dalam mengelola lahan dan potensi alam.
Dan dihadiri Tokoh Masyarakat, penggiat organisasi dan mahasiswa.
Dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat,Dr.Ardiansyah,S.H,M.H
Mengatakan, hari ini kita dari fraksi Partai PAN dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan FGD yaitu Focus Group Discusion, terkait dengan tema,” permasalahan Import dan Kedaulatan Pangan” ujarnya disaat usai buka puasa bersama di hotel G Pontianak.
Lebih lanjut dirinya mengatakan,
(FGD) ini tentunya kita harapkan, pertama-tama dapat mengahasilkan suatu solusi atau analisa-analisa hasil diskusi,” yang kita undang dari Nara sumber pakar kebijakan Publik FISIP Universitas Tanjungpura,Dr.Erdi,M.Si, LSM, masyarakat dan tokoh masyarakat dan kebanyakan dari mahasiswa, tentu mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat kritis,” ujarnya.
” Dengan hasil FGD ini tentu akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ada hal-hal yang akan kita dapat,yang akan menjadi referensi untuk pemerintah daerah dan untuk pemerintah pusat dalam rangka bagaimana mengelola kedaulatan pangan yang ada di Indonesia,” sambungnya.
Lanjutnya, contohnya bagaimana bisa terjadi import beras sedangkan lahan kita ini begitu banyak lahan-lahan kita kosong, bagaimana bisa itu terjadi import beras sedangkan negara Vietnam itu jauh lebih kecil lahan-lahannya tetapi mereka bisa ekspor,” mereka bisa mengirim beras nya,jauh dibandingkan dengan negara Indonesia, tentu dalam hal ini perlu suatu kebijakan-kebijakan, kemauan-kemauan politik dalam mengelola kedaulatan pangan,” ungkapnya.
” Jadi pada kegiatan FGD hari ini kita bertujuan dapat suatu rekomendasi lah untuk mereferensi kebijakan-kebijakan pemerintah sekira itu,” tambahnya.
Dikatakannya lagi, Kedaulatan pangan itu bagaimana masyarakat yang mempunyai lahan, masyarakat yang bertani bisa memanfaatkan peluang dalam mengelola tanahnya, bisa menghasilkan swasembada pangan, mengatur harga pasar, menjual harga beras yang bagus, dan bisa menghasilkan untuk kemakmuran petani.
” Itu yang kedaulatan pangan artinya ada kebebasan para petani dalam mengelola tanaman tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Sambungnya, kalau hanya kebijakan import tentu hak-hak petani akan hilang.” Petani ini akan jauh dari makmurnya, karena apa, pemerintah beli beras-beli beras sedangkan negara kita ini banyak juga tanah dan lahan-lahan pertanian yang bisa kita handalkan,” jelasnya.
” Kenapa kita harus beli beras sedangkan potensi kita alam kita sangat banyak untuk potensi bahkan kalau perlu jangan import, kita ekspor masalah pangan ke negara lain tidak perlu beli karena potensi kita banyak,” lanjutnya.
Selain itu dirinya juga mengatakan, Kedaulatan pangan tidak hanya dengan beras, kedaulatan pangan tentu berkaitan dengan pertanian, holtikultura, perkebunan,kelapa sawit dan sebagainya yang berkaitan dengan pangan lah,” pangan itukan luas, menyangkut dengan holtikultura dan lain-lainlah,” terangnya.
Menurut Dr.Ardiansyah,
tentunya dari hasil FGD ini kita akan merumuskan hasil nya lagi kita rampungkan,” tetapi yang saya dapat tangkap bahwa ada beberapa rekomendasi yang dapat saya tangkap yaitu yang pertama-tama bagaimana tentang kemauan politik kita dalam mengelola pangan kita, pertanian kita,yang penting itu kemauan politik dan politik anggaran kita itu harus benar-benar betul,” ucapnya.
“Rekomendasi ini yang jelas kita akan sampaikan ke pemerintah daerah yaitu gebernur dan pemerintah pusat yaitu MPR RI dan DPR RI ,ini bukan kita hanya menyampaikan tetapi mereka meminta ini,ini kan hasil dari instruksi pemerintah pusat,nah hasil dari ini baru kita sampaikan,” pungkasnya.(Saidi)
