Foto: Foto: Bendahara PWI Kalbar, Muhammad Al Jauhari Fatria
Kalimantan Barat – Polemik dugaan proposal bermasalah yang menyeret nama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat, Kundori, terus bergulir dan mulai membuka situasi internal organisasi. Setelah Dewan Kehormatan (DK) PWI Kalbar meminta laporan serta klarifikasi resmi kepada pengurus, kini Bendahara PWI Kalbar, Muhammad Al Jauhari Fatria, turut menyampaikan klarifikasi tertulis yang memuat sejumlah pengakuan terkait pola pengelolaan organisasi selama kepengurusan berjalan. Kamis (4/06/2026)
Dalam surat klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalbar itu, Jauhari mengaku selama menjabat sebagai bendahara dirinya justru sangat minim dilibatkan dalam urusan administrasi maupun keuangan organisasi, meskipun hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab bendahara.
“Dalam sejumlah kegiatan organisasi, saya sangat minim dilibatkan dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saya selaku bendahara,” tulis Jauhari dalam klarifikasinya.
Jauhari memulai klarifikasinya dengan menceritakan semangat besar para pengurus usai dilantik pada 9 Juli 2024 oleh Ketua Umum PWI Pusat saat itu. Menurutnya, meskipun sehari setelah pelantikan terjadi konflik dualisme di tubuh PWI Pusat, pengurus PWI Kalbar tetap berusaha menjaga eksistensi organisasi di daerah.
Ia menyebut pada tahun pertama kepengurusan, PWI Kalbar tetap mampu melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) hingga dua kali Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Bahkan pada tahun berikutnya, pengurus juga menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Kalimantan Barat secara besar-besaran.
Namun di balik aktivitas organisasi tersebut, Jauhari mengaku mulai merasakan adanya pola pengelolaan organisasi yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama terkait transparansi keuangan dan pelibatan pengurus sesuai bidang masing-masing.
Salah satu peristiwa yang disebut menjadi titik awal munculnya kecurigaan terjadi sekitar Agustus 2025. Saat itu, kata Jauhari, dirinya menerima informasi dari salah satu mitra PWI Kalbar yang mengaku telah mentransfer dana bantuan sebesar Rp13 juta ke rekening pribadi Ketua PWI Kalbar, Kundori.
Informasi itu, menurut Jauhari, turut disertai bukti tangkapan layar transfer. Dana tersebut disebut diberikan untuk membantu pengurus PWI Kalbar dalam penyelesaian konflik dualisme kepengurusan PWI sekaligus menghadiri Kongres Persatuan PWI.
Sebagai bendahara organisasi, Jauhari mengaku heran karena sebelumnya tidak mengetahui adanya bantuan tersebut. Ia kemudian mempertanyakan langsung persoalan itu kepada Kundori.
“Awalnya yang bersangkutan menyampaikan bahwa dana tersebut merupakan hasil kerja sama media online miliknya dengan perusahaan dimaksud. Namun setelah kembali saya pertanyakan, saudara Kundori akhirnya mengakui bahwa dana tersebut memang merupakan bantuan untuk kepentingan PWI Provinsi Kalbar,” tulisnya.
Peristiwa itu, menurut Jauhari, menjadi titik awal berkurangnya rasa percaya dirinya terhadap pola pengelolaan organisasi yang berjalan saat itu. Ia mengaku mulai menduga adanya proposal-proposal bantuan lain yang disebarkan tanpa sepengetahuan pengurus maupun bendahara organisasi.
“Namun pada saat itu, saya belum memiliki bukti yang cukup untuk memastikan dugaan tersebut,” tulisnya.
Menurut Jauhari, persoalan tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola organisasi, khususnya terkait transparansi dan pelibatan pengurus. Namun dalam perjalanannya, persoalan serupa justru kembali muncul hingga akhirnya berkembang menjadi polemik yang kini ramai diperbincangkan publik.
Dalam klarifikasinya, Jauhari juga menilai Dewan Kehormatan PWI Kalbar perlu memahami konteks lahirnya Kongres Persatuan PWI Pusat yang sebelumnya muncul akibat perpecahan internal organisasi.
Ia menyebut salah satu pemantik utama konflik internal di tingkat pusat kala itu berkaitan dengan persoalan dana sponsorship dan tata kelola organisasi. Karena itu, ia menilai situasi yang terjadi di PWI Kalbar saat ini memiliki kemiripan dengan persoalan yang pernah terjadi di tingkat pusat.
“Menurut hemat saya, Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kalbar juga perlu memahami asbabun nuzul lahirnya Kongres Persatuan PWI Pusat, yang muncul sebagai upaya menyelesaikan perpecahan internal di tubuh organisasi. Sepanjang yang saya pahami, salah satu pemantik utama konflik internal PWI Pusat saat itu berkaitan dengan persoalan dana sponsorship dan tata kelola organisasi,” tulisnya.
“Karena itu, saya melihat apa yang terjadi di PWI Provinsi Kalbar saat ini memiliki kemiripan dengan persoalan yang pernah terjadi di tingkat pusat,” sambungnya.
Puncaknya terjadi ketika polemik proposal yang disebut-sebut menggunakan nama PWI Kalbar mencuat ke publik dan dibahas dalam rapat pengurus lengkap pada Minggu, 3 Mei 2026. Rapat tersebut digelar sebagai implementasi poin nomor dua surat Dewan Kehormatan PWI Kalbar yang meminta klarifikasi resmi pengurus terkait isu proposal dan penggunaan nama organisasi.
Dalam rapat itu, kata Jauhari, Kundori membacakan isi surat klarifikasi tertulisnya kepada Dewan Kehormatan PWI Kalbar agar diketahui para pengurus. Dalam surat tersebut, Kundori membantah tudingan mengenai proposal fiktif maupun kegiatan yang disebut tidak terlaksana.
Namun dalam forum rapat yang sama, lanjut Jauhari, Kundori juga mengakui bahwa dirinya menyebarkan proposal kepada sejumlah mitra PWI Kalbar tanpa sepengetahuan pengurus.
Tak hanya itu, menurut Jauhari, Kundori juga mengakui bahwa dana bantuan yang masuk diterima melalui rekening pribadinya.
“Seingat saya sebagai peserta rapat yang hadir, jumlah dana yang diakui masuk berkisar sekitar Rp65 juta,” tulis Jauhari.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan hasil audit ataupun pemeriksaan menyeluruh, melainkan murni berdasarkan pengakuan Kundori dalam forum rapat pengurus.
Jauhari juga menegaskan bahwa sepanjang pengetahuannya sebagai Bendahara PWI Kalbar, rekening pribadi yang digunakan tersebut bukan merupakan rekening resmi organisasi maupun rekening yang berada dalam pengawasan bendahara.
Selain menyinggung polemik proposal, Jauhari dalam klarifikasinya juga menyoroti pelaksanaan sejumlah kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang disebut minim koordinasi dengan bidang terkait di internal organisasi.
Ia menjelaskan bahwa setelah OKK pertama yang dirangkai dengan pelantikan pengurus, Kundori kembali mengadakan tiga kegiatan OKK lain di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Mempawah.
Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, kegiatan-kegiatan tersebut disebut tidak sepenuhnya melibatkan bidang organisasi maupun bidang pendidikan PWI Kalbar.
Dalam suratnya, Jauhari juga mengungkap adanya dana sebesar Rp5 juta yang disebut diberikan Ketua Pokja PWI Sintang saat itu kepada Kundori usai pelaksanaan OKK di Sintang. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme pemberian maupun penggunaan dana tersebut karena tidak pernah dilaporkan dalam administrasi bendahara organisasi.
“Berdasarkan penjelasan Wakil Ketua Bidang Organisasi, kegiatan OKK di Kabupaten Sintang tersebut juga tidak pernah dikoordinasikan dengan bidang organisasi maupun bidang terkait lainnya,” tulisnya.
Menurut informasi yang diterimanya, bahkan Sekretaris PWI Kalbar disebut tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut sebelumnya.
Setelah kegiatan di Sintang, kata Jauhari, Kundori kembali menggelar OKK di Kabupaten Sekadau yang merupakan daerah domisilinya. Menurutnya, pola pelibatan pengurus dalam kegiatan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya.
“Saudara Kundori kembali tidak melibatkan Wakil Ketua Bidang Organisasi atau Wakil Ketua Bidang Pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Saudara Kundori juga diketahui berperan langsung sebagai pembicara maupun narasumber kegiatan,” tulisnya.
Jauhari juga menyinggung nama mantan Anggota Dewan Penasehat PWI Kalbar, Harry Daya. Ia mengaku pernah dihubungi seorang wartawan di Pontianak yang menyampaikan keluh kesah Harry Daya terkait alasan pengunduran dirinya dari kepengurusan.
Dalam klarifikasinya, Jauhari menyebut Harry Daya merasa nama pribadi dan medianya digunakan dalam aktivitas tertentu tanpa sepengetahuannya.
Karena itu, Jauhari meminta Dewan Kehormatan PWI Kalbar turut meminta keterangan dari Harry Daya untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif terkait persoalan yang berkembang.
Di akhir klarifikasinya, Jauhari menegaskan bahwa surat tersebut tidak disampaikan dalam semangat menyerang ataupun menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moralnya sebagai bendahara organisasi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan pengurus sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi menjaga kepercayaan anggota maupun publik terhadap organisasi profesi wartawan.
“Saya berharap klarifikasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Kehormatan PWI Kalbar dalam melihat persoalan secara utuh, objektif dan berimbang demi menjaga marwah organisasi serta kepercayaan publik terhadap PWI,” pungkasnya (*)
