Kalimantan Barat -Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi, SH., MH menerima langsung aksi damai yang dilakukan oleh Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat didepan Kantor Kejati Kalbar, Selasa 9 November 2021 sekitar pukul 10.40 Wib.
Aksi damai tersebut, menyampaikan dukungan kepada Kejati Kalbar untuk lebih serius dalam melakukan penegakkan hukum, penanganan kasus korupsi khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Kajati Kalbar Dr. Masyhudi, SH, MH menyatakan komitmen bahwa penanganan perkara Korupsi menjadi prioritas.
“Aksi damai ini sebagai bentuk dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dengan memberikan semangat dan motivasi kepada kejaksaan untuk menyelesaikan penanganan kasus-kasus korupsi di Kalbar,” ungkap Dr. Masyhudi, SH, MH.
Sejak bulan Januari hingga Oktober 2021 Kejati Kalbar dan jajaran sudah menangani sebanyak 59 kasus Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 31 kasus ditangani Kejaksaan Tinggi Kalbar kemudian 28 kasus ditangani oleh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dan dari kasus-kasus itu ada beberapa yang sudah sidang dan putusan,
Menurutnya, selama kurung waktu 10 bulan Kejaksaan Tinggi Kalbar juga sudah berhasil menangkap 11 buronan dari 23 buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Kalbar.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dan khusus untuk penanganan kasus korupsi memang tidak mudah, ada yang cepat dan ada yang terkesan lambat.
“Semua laporan elemen masyarakat dan penggiat anti korupsi yang dilaporkan ke Kejati Kalbar akan ditindak lanjuti, dan diharapkan dukungannya,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Barisan Pemuda Melayu, yang mendukung Kejati Kalbar untuk terus menindak dan menyelesaikan perkara-perkara korupsi dan berharap dapat bersama-sama membangun Kalimantan Barat yang bebas dari korupsi.
Sementara itu perwakilan Barisan Pemuda Melayu Denny Purwanto, S.Sos selaku Ketua Satgas Pengamanan Kalbar menjelaskan bahwa Aksi damai ini bertujuan menyampaikan aspirasi dalam rangka melawan koruptor, dan sekaligus memberikan dokumen daftar perkara korupsi di Kalbar kepada Kajati Kalbar.
