Foto: Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera-Jakarta (IMPAS-J ) menggelar Aksi di Gedung KPK -RI
Sumber: Lubis
JAKARTA – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera-Jakarta (IMPAS-J ) yang didukung oleh DPP Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) mendatangi gedung merah putih KPK RI untuk melakukan aksi dengan mendesak KPK RI untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi diruang lingkup Dinas BPKAD kota Pekanbaru Provinsi Riau,Rabu (08/01/25) pukul 14.00 WIB.
Adapun dalam orasinya Zuhri selaku korlap dari Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera-Jakarta (IMPAS-J) mendesak KPK RI untuk segera menyelidiki terkait penggunaan angaran APBD Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 khususnya terkait proyek Pengelolaan Dana darurat dan belanja tidak terduga senilai Rp. 19,9 Milyar.
Dan tidak hanya itu saja adapun yang lain terkait paket belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan dengan anggaran total keseluruhan senilai Rp. 20,9 Milyar. Karena diduga proyek tersebut fiktif dan diduga adanya mark-up anggaran.
“KPK RI harus segera memanggil dan periksa Kepala Dinas BPKAD Kota Pekanbaru Prov.Riau serta unsur yang terlibat atas dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas BPKAD Kota Pekanbaru tersebut,” ucap Zuhri dalam orasinya.
Lanjutnya ,Zuhri meminta kepada pihak KPK untuk segera menanggapi aksi kami sebagai mana bentuk kepedulian kami selaku mahasiswa sesuai dengan program bapak kita presiden Prabowo untuk memerangi Korupsi yang ada di negeri tercinta ini, Kedepannya kami akan menggiring kasus ini di Kejaksaan Agung RI sampai kasus ini menjadi perhatian publik. Tutup zuhri.
Terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemimipin Media Independen (P2MI), Saipul Lubis, meminta dengan tegas kepada pihak KPK -RI untuk lebih tanggap merespon apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Asal Sumatera-Jakarta(IMPAS-J) agar menyelidiki dan memanggil pihak terkait.
Menurut Saipul Lubis, dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas BPKAD Kota Pekanbaru harus segera diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami dari DPP P2MI mendukung penuh aksi ini sebagai bentuk perjuangan mahasiswa dan pemuda untuk menjaga integritas keuangan negara. Dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp 19,9 miliar dan Rp 20,9 miliar di Dinas BPKAD Kota Pekanbaru tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut. KPK harus segera memeriksa Kepala Dinas BPKAD dan pihak-pihak terkait untuk mengungkap apakah benar ada praktik korupsi, termasuk potensi mark-up atau proyek fiktif yang merugikan masyarakat,” ujar Saipul Lubis.
Saipul juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam merespons cepat laporan masyarakat, terutama dalam kasus yang telah menyita perhatian publik. Ia mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
“Kami meminta KPK bertindak cepat dan profesional. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian. Ini adalah ujian bagi KPK untuk menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi lembaga yang kredibel dan independen dalam pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Saipul Lubis menegaskan bahwa P2MI akan terus mengawal perkembangan kasus ini bersama IMPAS-J. Ia juga mengajak elemen masyarakat lainnya, termasuk media, untuk bersatu dalam memerangi korupsi.
“Kita dukung apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sesuai dengan program Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk menghabis para koruptor. Ini adalah momentum penting bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan diam terhadap perilaku koruptif. Jika perlu, kasus ini akan kami dorong hingga ke Kejaksaan Agung agar menjadi perhatian lebih luas,” tegasnya.(Red)
