Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita UtamaKabupaten Kayong UtaraPolitikTerbaru

DPRD Sudah Anggarkan Jalan Sungai Jambu di Tahun 2023

106
×

DPRD Sudah Anggarkan Jalan Sungai Jambu di Tahun 2023

Sebarkan artikel ini

Foto: Yulisman Anggota DPRD KKU

 

Kayong Utara – Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara daerah pemilihan empat dari Kecamatan Simpang Hilir angkat bicara terkait rencana pembangunan dan peningkatan jalan di Dusun Sungai Jambu Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir, Rabu (10/08/2022)

Menurut Yulisman anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dari partai (PKS), untuk saat ini DPRD Kabupaten Kayong Utara baru saja melakukan tahapan kesepakatan menanda tangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

Baca juga: https://kalbar.relasipublik.com/bina-marga-kku-prioritaskan-jalan-dusun-sungai-jambu-dibangun/

 

Yulisman mengatakan, bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang berada di Dapil empat juga memperjuangkan beberapa infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat

“Seperti jalan Sungai Jambu, Ampera, Penjalaan Tanjung Pelanduk, Gusti Rom, dan yang lainnya. Alhamdulillah ada titik temu, insyaallah di Tahun 2023 terakomodir untuk dianggarkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Yulisman menjelaskan, Pihaknya yang berada di Komisi ll DPRD KKU membidangi infrastruktur mendorong untuk segera dilaksanakan beberapa aspirasi untuk pembangunan ruas jalan yang berada di Wilayah Kecamatan Simpang Hilir di tahun 2023 mendatang

“Kita sebagai perwakilan masyarakat terbuka kepada masyarakat, bukan hanya menyuarakan suara masyarakat kecamatan Simpang Hilir akan tetapi seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Kayong Utara,” ucap Yulisman

“Kita juga tidak pernah menghambat bagi masyarakat yang ingin berdialog langsung dengan kita. Saya secara pribadi terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi,” sambungnya.

Pihaknya akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun berhasil apa tidak terkait pembangunan infrastruktur. Tergantung
melihat kondisi kemapuan keuangan daerah apakah mampu untuk mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *