Pontianak – Anggota komisi IX DPR-RI bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat semakin gencar berusaha menjaga kesinambungan pelayanan pembangunan keluarga, kependudukan,dan keluarga berencana di provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (20/03/2021).
Hal tersebut diungkapkan Anggota komisi IX DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,H.Alifudin SE,MM, pada saat kunjungan kerja sosialisasi pendataan keluarga tahun 2021 pada hari Jumat,(19/3/2021) Di cafe Raja Sambal Pontianak.
Menurutnya, Kegiatan ini kita bersama BKKBN Pusat dengan Komisi IX dengan penanganan program BKKBN yang di support dan didukung
“Alhamdulillah kami diundang sebagai anggota Komisi IX Dapil Kalimantan Barat 1.Untuk menguatkan Program ini karena pendataan keluarga ini sangat penting, insyaallah kami akan mulai 1 April 2021,” ujarnya.
Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Barat bisa menerima teman-teman pendata dengan baik,” karena ini untuk kepentingan bangsa agar tercipta keluarga yang baik dan kuat. Insyaallah bangsa dan negara ini akan kuat,” ucapnya pada saat menghadiri kegiatan sosialisasi Pendataan keluarga tahun 2021(PK21) Dengan Tema”Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga”Pontianak,Jumat,(19/3/2021) Di cafe Raja Sambal
“Oleh karena itu kita ingin mengetahui siapa-siapa keluarga yang terkena stunting yang mengalami Gizi Buruk masih kendala dan perlu dibantu,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, tentu saja dengan adanya pendataan keluarga ini kita bisa lebih fokus melihat keluarga-keluarga yang memang perlu diperhatikan,” jadi insyaallah dengan kita sosialisasi ini kepada masyarakat bisa menyadari khususnya Generasi Muda tidak melakukan Pernikahan Dini,
salah satu penyebab stunting itu 55 Persen Bersumber dari Pernikahan Dini,” terangnya.
“Kami bekerjasama dengan BKKBN yang juga Mitra kerja kami tentu saja membantu melakukan sosialisasi, inilah kesempatan dengan ketemu para penggerak yaitu pak camat,lurah, dan para kader insyaallah bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara,” sambungnya.
lanjutnya, pendataan kita ada tim sendiri yang jelas yaitu melibatkan semua unsur seperti Camat,Lurah,RW, RT, Tentu saja kita,” Permisi, istilahnya untuk memasuki Kawasan dalam melakukan pendataan tersebut,” pungkasnya.
Selain itu Kepala dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A), Multi Juto Bhatarendra juga menambahkan.
“Kami siap melaksanakan pendataan keluarga 2021 (PK21)
Proses persiapan pelatihan nanti melalui Training Of Trainer (TOT)
Nanti beberapa kecamatan bekerjasama dengan BKKBN sekitar lebih dari 2000 para Kader Pendata mewakili di setiap RT dan nanti didata sekitar 150 KK,” singkatnya.(Saidi)
Discussion about this post