Ketapang – Wakil Bupati Ketapang H.Farhan,SE.,M.Si. menghadiri High Level Meeting Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, pada Rabu (21/02/2024) bertempat di Cendana Room Hotel Mercure Kota Pontianak.
Wabup menjelaskan di Kabupaten Ketapang persentase penduduk miskin sejak tahun 2022 totalnya 9,39 % dari jumlah pendudukan Kabupaten Ketapang 575.900 jiwa, tahun 2023 sedikit mengalami penurunan yaitu 9,25 persen.
“Sedangkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang sebesar 3,57% dari total 575.900 jiwa penduduk Kabupaten Ketapang,” papar Wabup dihadapan pj. Gubernur Kalbar dan jajaran Pemprov Kalbar.
Wabup menjelaskan kendala yang dihadapi Pemkab Ketapang dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Ketapang yaitu : 1. Data kemiskinan yang belum akurat, 2. Keterbatasan sumber daya baik anggaran tenaga maupun infrastruktur, 3. Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan, 4. Masih tingginya angka pengangguran mencapai 6,71 ditahun 2022, 5. Bencana alam kebakaran dan banjir yang merusaka infrastrur dan produksi pangan, 6. Kondisi insfrastruktur jalan yang masih belum merata dalam kondisi baik, 7. Tingginya angka perkawinan, 8. Minimnya angkatan kerja yang terlatih.
“Kami sudah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan cara : 1. Mengembalikan anak dan dewasa putus sekolah, 2. Pengedalian inflansi daerah, 3. Pemberian pelatihan kerja dan sertifikasi, 4. Pemberian bantuan dan pendampingan wirausaha kepada kelompk rentan, 5. program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 6. Melakukan proses pemutakhiran data secara berkala agar Bansos tepat sasaran, 7. Pemberian BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, 100 peserta setiap Desa,” terangnya.
Selain itu, Wabup juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk yang terdampak Stunting di Kabupaten Ketapang tahun 2022 adalah 19,47%, tahun 2023 sebesar 19,04%.
“Dalam penanganan stunting ada kendala yang dihadapi Pemkab Ketapang, diantaranya : 1. Capaian Balita yang ditimbang masih rendah, 2. Akses air bersih yang kurang mencukupi, 3. Akses sanitasi kurang mencukupi, 4. Tingginya angka pernikahan anak, 5. Tingkat kesadaran masyarakarat terkait pola hidup sehat sangat kurang, 6. Kurang optimalnya dana Desa untuk penurunan stunting,” jelas Wabup.
Adapun upaya yang dilakukan Pemkab Ketapang dalam penurunan stunting diantaranya : 1. Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yg baik, 2. Penguatan kader posyandu PKK GOW, pendamping sosial PKH, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting 3. Edukasi gizi dan pola makan seimbang.
“Kami juga melibatkan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting juga kami ada program air bersih,” ucap Wabup.
Sementara itu, Pj Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson,M.Kes, mengatakan faktor stunting itu sebenarnya memang keadaan ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih belum baik.
Selain itu, menurutnya pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama semua upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kinerja aktif seluruh Kepala Daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting,” harapnya.
Acara ini dihadiri oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat dr.Harisson,M.Kes. berserta perangkat daerah provinsi, seluruh kepala dinas terkait , lembaga pemerintahan non kementerian /BUMN/BUMD, Perwakilan Bupati/ Walikota se-Provinsi Kalimantan Barat.(RED)
