Foto: Istimewa
KETAPANG – Sekretaris Daerah Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.M.Si menerima kunjungan audensi Kepala Cabang Wilayah BPJamsostek (Kacab. Wil. BPJS) Provinsi Kalimantan Barat Ryan Gustaviana di rumah kediamannya pada Jumat, (7/7/2023)
Audensi membahas tentang rencana Sekda yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) relawan siaga penanggulangan nencana di setiap kecamatan dan desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekda mengatakan bahwa kerjasama yang dimaksud bertujuan untuk mempermudah jaminan kematian dan keselamatan kerja bagi seseorang yang menjadi relawan siaga penanggulangan bencana Karhutla.
“Salah satu upaya meningkatkan rekrutasi relawan, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama BPJamsostek merencanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk 1000 relawan siaga bencana daerah, yang mana jaminan tersebut untuk menanggulangi Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja” Kata Sekda
Sekda menambahkan, berdasarkan keterangan dari BMKG dan BPNP pada tahun 2023, kita akan mengalami masa panas/kemarau panjang sebagai dampak dari fenomena El Nino.
Sementara dari pihak BPJs Ketenagakerjaan Ryan Gustaviana mengatakan bahwa kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan demi adanya jaminan terhadap relawan siaga bencana.
Dikatakannya juga ada beberapa capaian prestasi Kabupaten Ketapang diantaranya Kabupaten Ketapang telah mendapatkan dan mempertahankan peringkat pertama Paritrana se-Kalbar untuk kategori Kab/Kota Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Gustaviana, Kabupaten Ketapang menjadi Kabupaten percontohan yang melaksanakan Program Nasional Ketenagakerjaan pada Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan.
“Semoga program ini dapat menyakinkan masyarakat untuk dapat bergabung dalam tim relawan guna bergerak bersama Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Ketapang” pungkasnya
Untuk diketahui, Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pelaku usaha meliputi perusahaan skala besar, skala menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek).(*)
